• Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
  • Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan program, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan supervisi serta evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan komunitas adat terpencil.

    Defisini/Pengertian

    ·    Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

    ·      Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat dengan KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.

    Tujuan

    Pemberdayaan Sosial terhadap KAT bertujuan untuk mewujudkan:

    ·         Perlindungan hak sebagai warga negara;

    ·         Pemenuhan kebutuhan dasar;

    ·         Integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas;

    ·         Kemandirian sebagai warga negara

    Kriteria

    Kriteria KAT dimaksud meliputi:

    ·         Keterbatasan akses pelayanan sosial dasar;

    ·         Tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam;

    ·         Marjinal di pedesaan dan perkotaan; dan/atau

    ·         Tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil.

    Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

    Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dilaksanakan dalam bidang; permukiman; administrasi kependudukan; kehidupan beragama; kesehatan; pendidikan; ketahanan pangan;  penyediaan akses kesempatan kerja; penyediaan akses lahan; advokasi dan bantuan hukum; pelayanan sosial; dan lingkungan hidup.

    Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dilakukan melalui tahapan kegiatan:

    Persiapan Pemberdayaan dilaksanakan melalui tahapan kegiatan; pemetaan sosial; penjajagan awal; studi kelayakan; semiloka (daerah dan nasional); penyusunan rencana dan program; dan penyiapan kondisi masyarakat;

    Pelaksanaan Pemberdayaan dilaksanakan dalam bentuk: diagnosis dan pemberian motivasi; pelatihan keterampilan; pendampingan; pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha; peningkatan akses pemasaran hasil usaha; supervisi, dan advokasi sosial; penguatan keserasian sosial; penataan lingkungan sosial; dan  bimbingan lanjut;

    Rujukan merupakan tahapan purnabina berupa pengalihan program/kegiatan pada berbagai pihak sesuai kebutuhan KAT. Purnabina merupakan tahapan akhir setelah proses waktu pemberdayaan;

    Terminasi merupakan tahapan pengalihan program Pemberdayaan Sosial terhadap KAT. Kegiatan terminasi dilaksanakan dalam bentuk pembuatan berita acara pengalihan program Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dari Menteri kepada Pemerintah Daerah.

  • Perlindungan hak sebagai warga negara;
  • Pemenuhan kebutuhan dasar;
  • Integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas;
  • Kemandirian sebagai warga negara

Kegiatan