Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat

Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat.

Defisini/Pengertian

• Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
• Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat adalah direktorat teknis yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat.

Tujuan

Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat bertujuan untuk mewujudkan Penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecataman, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Konsultasi Peduli Keluarga, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Forum CSR Kesejahteraan Sosial) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kriteria

Pontensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan:

• Pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
• Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosial.
• Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang selanjutnya disebut TKSM adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.
•  Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial
• Lembaga Konsultasi Kesejahteraan  Keluarga selanjutnya disebut (LK3)  adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
• Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
• Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut (WKSBM) adalah Sistim kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.
• Dunia usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Kegiatan Dit. Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembangaan Masyarakat

Pemberdayaan Sosial dan penguatan kapasitas terhadap PSKS dalam rangka penyeleranggaraan kesejahteraan sosial (kesos). Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat dengan kegiatan berikut: 

• Perumusan dan pelaksanaan kebijakan; 
• Penyusunan Norman, Standar, Prosedur dan Kriteria;
• Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi (penguatan kapasitas PSKS);
• Evaluasi dan pelaporan.