Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan supervisi, serta evaluasi dan pemantauan di bidang kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial.

Defisini/Pengertian

• Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.(Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009).
• Keluarga Pahlawan Nasional adalah orang yang berhak menerima warisan atau harta pusaka yaitu istri/ suami yang dinikahi secara sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan anak kandung yang sah (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009).
• Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang menjadi pemimpin  pergerakan  yang  membangkitkan  kesadaran Kebangsaan/ Kemerdekaan dan atau mereka yang pernah mendapat hukuman dari pemerintah kolonial karena giat aktif dalam pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan, dan atau anggota-anggota Angkatan Bersenjata dalam ikatan kesatuan secara teratur yang gugur atau mendapat hukuman sekurang-kurangnya 3 bulan karena berjuang melawan Pemerintah  Kolonial, dan atau mereka yang terus menerus secara aktif menentang Pemerintah Kolonial sampai saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, (UU No. 5 Prps: 1964), dan diakui serta disahkan sebagai Perintis Kemerdekaan dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia.
• Janda/ Duda Perintis Kemerdekaan adalah isteri atau suami yang ditinggal meninggal dunia oleh Perintis Kemerdekaan dan telah disahkan sebagai Janda/ Duda Perintis Kemerdekaan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia, yang tidak menikah lagi (Surat Dirjen Binkesos No. 1241/Dir/v/Bks/XII/’84:1984).
• Hari Pahlawan adalah peringatan hari bersejarah dalam Perang Kemerdekaan 10 November 1945 di Surabaya, peristiwa ini telah menunjukkan jiwa Kepahlawanan Bangsa Indonesia dalam mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 (Instruksi Bersama Mensos RI No. HUK. 3-1-833/176 dan Menlu RI No.7836/77/01 Harwan: 1977).
• Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional merupakan peringatan untuk mengenang, menghayati dan meneladani semangat persatuan, kesatuan, kegotongroyongan dan kekeluargaan rakyat Indonesia yang secara bahu membahu mempertahankan kedaulatan bangsa atas pendudukan kota Yogyakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia oleh Tentara Belanda pada tahun 1948.
• Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Utama adalah suatu tempat atau lokasi yang diperuntukan bagi pemakaman para pahlawan dan pejuang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang terletak di Ibukota Negara (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009).
• Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) adalah suatu tempat atau lokasi yang diperuntukan bagi pemakaman para pahlawan dan pejuang yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Taman Makam Pahlawan Nasional ini berada di provinsi dan kabupaten/ kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2010).
• Makam Pahlawan Nasional (MPN) adalah suatu tempat diluar TMPN dimana terdapat Jenazah Pahlawan Nasional dimakamkan, MPN terletak diluar TMPN. (Pedoman Umum: 2003).
• TP2GP (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat) adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian gelar (Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2010).
• TP2GD (Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah)adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada gubernur, bupati/ walikota dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian gelar. (Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2010).
• Nilai Kepahlawanan/ Keperintisan adalahsikap dan perilaku yang dilandasi dengan sifat-sifat berani, jujur, pantang menyerah, dan tanpa pamrih dalam melaksanakan perjuangan membela tanah air baik untuk memperjuangkan maupun menegakkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pedum Pelestarian Nilai K2KS: 2009).
• Kesetiakawanan Sosial adalah bagian dari nilai, sikap dan perilaku pro sosial yang berakar dari tata budaya nusantara dan masyarakat majemuk Indonesia berdasarkan Pancasila.

Tujuan

Tujuan dari Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial adalah melestarikan kembali nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan kesetiakawanan sosial melalui pola Restorasi Sosial di tengah-tengah masyarakat.

Kriteria

Kriteria Pahlawan Nasional

UU. No. 20 Tahun 2009, tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Pasal 25 dan Pasal 26, untuk memperoleh Gelar :

Syarat Umum :

• WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI;
• Memiliki integritas moral dan keteladanan;.
• Berjasa terhadap bangsa dan Negara;
• Berkelakuan baik;
• Setia dan tidak menghianati bangsa dan Negara; dan
• Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Syarat khusus :

Pernah  memimpin  dan  melakukan  perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam  bidang lain  untuk  mencapai,  merebut, mempertahankan,  dan  mengisi  kemerdekaan  serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa;

Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan;

Melakukan  pengabdian  dan  perjuangan  yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya;

Pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara;

Pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan  masyarakat  luas  atau  meningkatkan harkat dan martabat bangsa;

Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan/atau melakukan perjuangan yang menpunyai jangkauan luas dan berdampak nasional;

Kriteria Perintis Kemerdekaan

• Mereka  menjadi  pemimpin  pergerakan  yang menbangkitkan kesadaran kebangsan/ kemerdekaan.
• Mereka  yang  pernah  mendapat  hukuman dari Pemerintah  Kolonial karena  giat  dan  aktif  dalam Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan.
• Anggota Angkatan Bersenjata dalam ikatan kesatuan secara teratur yang gugur dan yang mendapat hukuman sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan karena berjuang melawan Pemerintah Kolonial.
• Mereka yang terus menerus aktif menentang Pemerintah Kolonial sampai Proklamasi Kemerdekaan  Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Kriteria Calon Penerima Satyalancana Kebaktian Sosial

Syarat Umum

Warga negara Indonesia 

Memiliki integritas moral dan keteladanan

Berjasa terhadap bangsa dan negara

Berkelakuan baik

Setia  dan  tidak  mengkhianati  bangsa  dan negara

Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Syarat Khusus

Berjasa dalam  bidang  penyelenggaraan kesejahteraan  sosial secara  terus  menerus selama minimal 2 tahun.

Telah melakukan kegiatan yang hasilnya dapat dirasakan manfaatnya dan diakui masyarakat luas.

Telah menghasilkan inovasi/ penemuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Jasa dan kegiatan yang dilakukan dilandasi oleh kemandirian, kesadaran, prakarsa sendiri dan rasa tanggung jawab sosial.

Kegiatan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

• Prosedur Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional
• Pengusulan Perintis Kemerdekaan dan Janda/Duda Perintis Kemerdekaan
• Pengusulan Satyalancana Kebaktian Sosial
• Pemakaman Di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata
• Kegiatan Hari Pahlawan
• Kegiatan HKSN
• Penyelenggaraan Restorasi Sosial